Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, soroti ketimpangan pembangunan khususnya dibidang infrastruktur.
Hal itu terungkap, saat rapat RKPD tahun anggaran 2023 hasil evaluasi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan sinkronisasi seluruh program yang terealisasi sampai dengan akhir tahun masa jabatan kepala daerah.
Anggota Komisi II, Nurasia mengatakan, sebaiknya ada survey asas manfaat atas infrastruktur yang sudah terbangun agar terlihat jelas apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Karena, banyak infrastruktur yang dibangun ternyata penggunanya minim bahkan tidak ada penduduknya, malahan masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas infrastruktur tersebut sama sekali tidak tersentuh. Jadi ada asas pemerataan dan keadilan,” tutur Nurasia di ruang aspirasi, Selasa (02/08)
Kata ia, jika dilihat dari 23 kecamatan pembangunan infrastruktur belum merata bahkan masih ada yang tidak tepat sasaran.
Hal serupa juga dikemukakan anggota komisi III, Sartin Dauda. Menurutnya, masih ada pembangunan fisik yang kelihatanya tidak terencana dengan baik.
“Saya berharap kalau pembangunan ini mau dibuat betul-betul tolong direncanakan dengan baik, jangan dibuat asal-asalan. Pengeluhan seperti ini tidak pernah disahuti dan kalaupun disahuti dan ada realisasi itu tidak pernah memuaskan,” bebernya.
Sartin mengeluhkan pembangunan jalan sekitar 1.600 m yang tidak tuntas sebab hanya dikerjakan ‘setengah-setengah’.
“Di daerah saya Desa Moutong Utara yang diberikan anggaran Rp950 juta yang hanya bisa membangun 900 meter atau 1500 meter, nah sisanya itu ditunggu hingga kapan lagi. Sementara untuk daerah yang tidak ada penghuninya, dibuatkan jalan 2 sampai 3 kilometer seperti Desa Silabia. Jadi tolong pembangunan itu harus dikordinir dengan baik,” tandasnya.
Senada itu, salah satu anggota komisi II H.Wardi juga menyoroti pembangunan infrastruktur dibidang jalan.
“Kami juga dilapangan banyak mendapatkan fakta-fakta daerah yang belum tersentuh pembangunan, jangankan jalan di daerah-daerah yang jauh dari kota, sedangkan yang ada di ibu kota saja banyak juga desa-desa yang belum tersentuh pembangunan jalan seperti di Desa Matolele yang terakhir diaspal dari zaman Suharto. Kalau bicara soal ketimpangan, saya pribadi menjelaskan bahwa sudah ketimpangan apa-apa ini,” ungkapnya.
Sehingga ia berharap, dalam kurun waktu satu tahun kedepan, ketimpangan pembangunan infrastruktur ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Walaupun tidak semua, tetapi paling tidak adalah beberapa skala prioritas yang betul-betul mendasar itu bisa diperjuangkan realisasinya,” tutup Wardi.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
