Pemdes Jonokalora Alokasikan Anggaran untuk Warga Isoman

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Jonokalora alokasikan anggaran untuk warganya yang terkonfirmasi Covid-19 dan melakukan Isolasi Mandiri (Isoman).

Kepala Desa Jonokalora, Dunar B. Lapake mengungkapkan, pihaknya memberikan bantuan bagi warga yang melakukan isoman berupa sembako, obat-obatan, dan buah-buahan.

Bantuan tersebut kata Dunar, bersumber dari pembelanjaan anggaran 8% yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dari Dana Desa (DD) tahun 2021.

“Penanganan Covid-19 jadi prioritas. Bantuan tersebut kami berikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan untuk warga yang isoman,” ungkapnya, Jum’at (17/09).

Lanjutnya, Pemdes Jonokalora juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat rapid tes antigen guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19 di desanya.

“Kemarin kami telah membeli satu paket alat rapid tes antigen dengan harga sekitar dua juta rupiah,” ujarnya pada Redaksi kabarSaurusonline.com.

Ia mengatakan, alat ini akan digunakan pada warga yang datang setelah berpergian jauh atau untuk yang berasal dari luar desa.

Sebagai upaya penanganan Covid-19, Pemdes juga melakukan penyemprotan disinfektan di tempat umum dan fasilitas pemerintah seperti tempat ibadah dan sekolah.

Hal ini juga sebagai respon cepat pemerintah Desa Jonokalora, menanggapi adanya rencana pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi anak sekolah.

“Kami juga membagikan masker kepada warga yang berkumpul, dan tidak lupa mengingatkan mereka menjaga jarak fisik dan mencuci tangan,” tandasnya.

Menurutnya, meski kasus Covid-19 cenderung menurun di Parigi Moutong, semua pihak harus tetap waspada dengan cara tetap disiplin protokol kesehatan.

Ditanya perihal Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dunar mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan BLT sebesar Rp27.300.000 kepada 91 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Terkait BLT DD, Danur menegaskan, semua KPM Jonokalora adalah warga yang memenuhi syarat menerima bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi keluarga.

Diketahui, pemerintah desa wajib memporsikan 8% dari DD untuk penanganan Covid-19, berdasarkan  surat edaran yang dikeluarkan Menteri Keuangan tahun 2021.