KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong sedang menjalankan proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih yang ada di Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Selengkapnya
Penulis: Ahmad Nur Hidayat
Pernyataan Soal Guru Dilarang ‘Berpolitik’, Bawaslu Parigi Moutong
KABUPATEN PARIGI MOUTONG, KabarSAURUSonline.com – Pernyataan Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud), Sunarti, terkait guru dan tenaga pendidik dilarang ‘Berpolitik’ atau penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), disayangkan Herman Selengkapnya
Guru dan Tenaga Pendidik Parigi Moutong Dilarang Terlibat ‘Politik’
KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Guru dan Tenaga Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilarang ikut serta terlibat dalam politik praktis jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Parigi Moutong Selengkapnya

PWI Bentuk Satgas Anti Kekerasan Wartawan, Ungkap Kasus Karo dan Labuanbatu
JAKARTA, kabarSAURUSonline.com– Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa PWI Pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan Wartawan untuk mengungkap kekerasan terhadap wartawan di Selengkapnya
Penanganan Infrastruktur Masa TDB di 3 Kecamatan, Ditaksir 600 Jutaan
KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Penanganan Infrastruktur dalam Tanggap Darurat Bencana (TDB) yang melanda sejumlah desa di 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Torue, Kecamatan Parigi Selatan dan Kecamatan Toribulu, membutuhkan sekitar Selengkapnya
Bantuan Perahu di Parigi Moutong, DKP Seakan ‘Tebang Pilih’
KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Sejumlah warga yang tergabung dalam 3 kelompok nelayan di Kelurahan Bantaya, mengeluhkan terkait penyaluran bantuan perahu bagi sejumlah kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Selengkapnya
BKPSDM Parigi Moutong Diduga ‘Tabrak Aturan’
KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com- BKPSDM Kabupaten Parigi Moutong , diduga tabrak aturan terkait adanya pejabat yang menjabat selaku Pelaksana Tugas (Plt) pada satuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.