KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan kegiatan Safari Ramadhan Tahun 2026, Kamis 26 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah bersama Wakil Gubernur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong, Ketua dan anggota DPRD Parigi Moutong, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Parigi Moutong, para camat se-Kabupaten Parigi Moutong, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Parigi Moutong sebagai lokasi pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan daerah.
“Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat nilai keimanan serta menyatukan komitmen dalam membangun Parigi Moutong yang semakin maju dan sejahtera,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025–2029 adalah “Parigi Moutong Maju, Mandiri dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa.” Visi tersebut dijabarkan melalui lima misi utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, memperkuat ketahanan ekologi berbasis sosial budaya, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Pada periode awal kepemimpinannya, kata Erwin, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah agenda prioritas pembangunan, di antaranya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, transformasi layanan kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling.
Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen. Angka stunting juga menurun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 69,48 menjadi 69,99 dan pertumbuhan ekonomi naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.
Meski demikian, Bupati mengakui bahwa angka kemiskinan masih tergolong tinggi, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pembangunan jalan desa guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta membuka akses ekonomi masyarakat.
Ia juga berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sinergi program pembangunan dan penguatan sarana prasarana, termasuk bantuan alat berat untuk percepatan pembangunan berbasis swakelola.
Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis pada data akurat dan terintegrasi. Ia meminta seluruh kepala daerah, camat hingga kepala desa menggunakan satu data kemiskinan yang valid agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, bantuan pemerintah tidak boleh lagi salah sasaran dan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti perumahan layak huni, sandang, pangan, serta layanan dasar lainnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi pemerintah provinsi, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada kepentingan politik, melainkan pada skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Koordinasi antara perangkat daerah provinsi dan kabupaten pun diminta terus diperkuat, termasuk verifikasi data kemiskinan hingga tingkat desa.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.