KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com — Terkait konflik yang terjadi di Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, menuai sorotan Anggota DPRD Parigi Moutong.
Isu pembukaan aktivitas pertambangan di Kecamatan Tomini,saat ini tengah memicu Konflik Pro dan Kontra di kalangan masyarakat.
Perbedaan pendapat yang tajam ini mendorong Anggota DPRD Kabupaten Parimo dari Dapil III mendesak Bupati Parimo agar segera turun tangan mencarikan solusi terbaik sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan salah satu Anggota DPRD Parigi Moutong Dapil III, Irawati S.A.P, M.A.P dari Partai PKS, pada rapat Paripurna Senin 27 Oktober 2025.
Permasalahan tambang di Tomini menjadi sorotan setelah adanya aspirasi yang berbeda dari warga setempat. Sebagian masyarakat mendukung rencana tambang dengan alasan utama terbukanya lapangan pekerjaan dan potensi peningkatan ekonomi lokal. Mereka melihat kesempatan kerja ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di daerah mereka.
Namun, di sisi lain, sejumlah besar warga menolak keras aktivitas tersebut. Kekhawatiran utama mereka adalah dampak lingkungan yang akan ditimbulkan, seperti ancaman banjir dan pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keselamatan serta kesehatan warga.
“Kami juga ingin menyampaikan aspirasi masyarakat di Kecamatan Tomini, di mana saat ini terjadi perbedaan pendapat antara warga yang mendukung dan menolak aktivitas tambang di wilayah tersebut,” ujar Irawati.
Sebagai penengah dan penyambung lidah rakyat, Irawati menegaskan, perlunya peran aktif Pemerintah Daerah dalam menanggapi situasi ini.
Secara resmi, Ia meminta Bupati Parigi Moutong agar segera mengambil kebijakan yang bijaksana dan mencari jalan keluar yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keharusan menjaga kelestarian lingkungan.
“Sebagai wakil rakyat dari Dapil III, kami berharap kepada Bupati Parigi Moutong agar segera mencarikan solusi terbaik dan mengambil kebijakan yang bijaksana demi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Terkait hal itu, masyarakat Kecamatan Tomini kini menantikan Respon Cepat dan keputusan tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong agar ketegangan di wilayah tersebut dapat diredam dan tercipta solusi yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak.
Kemudian disamping itu, Irawati juga menyoroti Pemerintah Daerah Parigi Moutong terkait transparansi proses pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap II, yang saat ini belum ada kepastian.
“Kami ingin meminta kepastian dari Pemerintah Daerah, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mengenai kapan jadwal pasti pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahap II akan dilaksanakan, mengingat banyak peserta yang sudah lulus seleksi menantikan kejelasan status mereka,” tegasnya.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
