KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Berikut tanggapan Bupati atas sejumlah pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2025.
Usai menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2025, DPRD Parigi Moutong kembali menggelar rapat Paripurna yang terbuka untuk umum, dengan agenda mendengarkan tanggapan Bupati atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025 pada Selasa malam, (23 September 2025), bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam rapat tersebut, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah, Aziz Tombolotutu, yang hadir menggantikan Bupati, membacakan tanggapan Bupati atas pandangan sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Parigi Moutong atas Raperda APBD Perubahan tahun 2025 tersebut.
Ia mengatakan, sejatinya Bupati mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan masukan, kritik, serta rekomendasi untuk memperkuat arah pembangunan daerah melalui APBD Perubahan 2025.
“Segala pandangan, saran, dan pertanyaan fraksi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait inovasi dan transformasi melalui digitalisasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD), Bupati Parigi Moutong menegaskan, komitmen Pemda dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital.
“Sistem SmartGov/CitiGov PDRD telah dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui kanal perbankan maupun e-commerce,” ujarnya.
Ia juga menerangkan, bahwa belanja daerah tetap diarahkan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Meski terjadi penurunan belanja modal akibat efisiensi anggaran, Pemda akan memastikan pembangunan infrastruktur strategis tetap diprioritaskan,” terangnya.
Kemudian, menanggapi pandangan Fraksi Golkar, yang mendorong adanya anggaran mitigasi bencana dan efisiensi belanja, Bupati Parigi Moutong menyatakan, hal tersebut sudah masuk dalam APBD Perubahan.
“Termasuk program normalisasi sungai di titik rawan banjir, penyediaan sistem peringatan dini bekerja sama dengan BMKG, serta penguatan transparansi anggaran melalui portal digital Pemda,” jelasnya.
Masih berdasarkan jawaban Bupati Parigi Moutong atas pandangan umum fraksi DPRD yang dibacakan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah, terhadap rekomendasi Fraksi NasDem soal bagi hasil udang vaname di Desa Sejoli dan masalah sistem pengupahan di PT Esaputli, Bupati menegaskan pemerintah telah melakukan monitoring serta akan menindaklanjuti hal tersebut.
Sementara itu, terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya irigasi dan jalan di Palasa, Ampibabo, hingga Sausu, Bupati memastikan sebagian sudah masuk dalam perencanaan tahun 2026 melalui program Inpres Jalan Daerah.
Kemudian, terkait pandangan umum Fraksi Gerindra, yang menekankan keadilan pembangunan infrastruktur, Bupati menegaskan, dengan keterbatasan anggaran, Pemda akan bertahap melakukan pembangunan infrastruktur didaerah ini.
“Memperbaiki jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, termasuk normalisasi sungai di Balinggi dan Palasa,” ungkapnya.
Selain itu, kata ia, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki Pasar Sentral Parigi, menambah insentif RT/RW dan petugas sampah, serta meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola di berbagai kecamatan.
Selain itu sejumlah pandangan dari fraksi PKB, Fraksi Perindo dan Fraksi Keadilan Rakyat, dan Demokrat, tidak luput dari jawaban Bupati Parigi Moutong.
Seperti Fraksi PKB, yang menyoroti kebutuhan alat berat ekskavator dan persoalan banjir di Taopa, Fraksi Perindo menekankan efektivitas anggaran, pembangunan infrastruktur, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta Fraksi Keadilan Rakyat dan Fraksi Demokrat yang juga memberikan catatan terkait insentif, pelayanan publik, serta penegakan aturan yang lebih tegas.
“Bupati menyatakan pengadaan ekskavator menjadi prioritas dan penanganan banjir akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi. Bupati juga menegaskan semua penganggaran berbasis SIPD dan prinsip transparansi. Semua poin tersebut, akan dijabarkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Bupati Parigi Moutong berkomitmen, bahwa seluruh rekomendasi fraksi akan menjadi dasar penyempurnaan Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025.
“APBD harus menjadi instrumen nyata dalam memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial,” tandasnya.
BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/09/15/dprd-parigi-moutong-gelar-rdp-bersama-pt-imft-dan-ampkp/
KUNJUNGI JUGA : https://seruanrakyat.online/anggota-dprd-parimo-geram-paripurna-rapbdp-sebagian-besar-kepala-opd-alpa/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
