KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com– Pasangan Erwin Burase dan Abdul Sahid selaku Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, dinilai gagal dalam menyelesaikan sejumlah program yang dijanjikan di masa 100 hari kerja, menjelang berakhir batas waktunya.
Hal tersebut disampaikan Praktisi Hukum, Hartono Taharudin, yang menyoroti kinerja Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, yang dinilai gagal memenuhi janji 100 hari kerja usai dilantik.
Hartono menyebut, sejumlah program yang digembar-gemborkan saat masa kampanye maupun awal pemerintahan nampak belum bisa direalisasikan seluruhnya. Hingga kini yang tengah memasuki waktu penghujung batas waktu 100 hari pasca dilantik.
Dari sejumlah janji seperti, distribusi tabung LPG gratis kurang mampu, program berkah mingguan di pasar tradisional, penataan kota bersih dan tata kelola persampahan yang terintegrasi.
Begitupun dengan penanganan illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing, Penataan kantor layanan publik dan digitalisasi administrasi ASN, Pembukaan lapangan kerja baru, penertiban hewan ternak liar.
“Kami tidak melihat adanya capaian signifikan. Justru yang muncul hanyalah seremonial dan janji politik yang tidak terbukti,” ungkap Hartono, Senin (25/8/2025).
Menurut Hartono, pemerintah daerah seharusnya transparan dalam menyampaikan progres program 100 hari kerja agar publik bisa menilai secara objektif. Namun, hingga kini tidak ada laporan resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Kalau memang tidak tercapai, harusnya diakui, jangan hanya pencitraan. Rakyat butuh bukti, bukan sekedar wacana,” sebutnya.
Hartono menegaskan, program 100 hari seharusnya menjadi pondasi sekaligus tolok ukur keseriusan kepala daerah dalam membangun Parigi Moutong.
Kegagalan pada 100 hari masa kerja ini kata ia, bisa menjadi sinyal lemahnya arah kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas.
“Program 100 hari ini adalah penentu untuk mensukseskan program berikutnya. Kalau di awal saja gagal, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program jangka menengah dan panjang akan tercapai?” tegasnya.
Hartono juga mendesak DPRD Parimo untuk menjalankan fungsi pengawasan, memastikan janji kepala daerah tidak sekadar menjadi slogan politik.
Mereka meminta agar evaluasi kinerja dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa menilai capaian pemerintah dengan data yang jelas.
KUNJUNGI JUGA : https://palu.tribunnews.com/2025/06/17/berikut-12-program-fokus-dalam-100-hari-kerja-bupati-parigi-moutong
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
