Sejumlah Randis Milik DLH Parigi Moutong Tidak Punya Anggaran Operasional

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Terungkap, jika sejumlah kendaraan Dinas (Randis) dilingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong, ternyata tidak memiliki anggaran operasional.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong, Sitti Maryam Tagunu, saat rapat terkait pemanfaatan APBD pada semester I dan prognosis belanja semester II tahun anggaran 2025, bersama dengan Komisi III DPRD, diruang komisi, (Rabu, 20 Agustus 2025).

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut membuat sejumlah Randis di DLH Parigi Moutong ini, kerap tidak mendapat perawatan. Bahkan kata ia, beberapa Randis diantaranya belum terbayarkan pajak kendaraan bermotor.

“Semua Randis kita tidak memiliki anggaran operasional, termasuk Randis bagi Kadis. Ada beberapa Randis yang pajak kendaraannya, belum terbayarkan dari sekitar tahun 2021-20222,” ungkapnya.

Selain anggaran operasional Randis, Sitti Maryam Tagunu juga menyampaikan, saat kondisi lingkungan kantor DLH, juga membutuhkan beberapa dukungan, agar sejumlah aset dapat terus terjaga.

Pasalnya, kata ia, pihaknya beberapa kali mengalami kemalingan pada sejumlah kendaraan operasional lapangan.

“Kondisi kantor yang tidak punya pagar atau portal di pintu masuk. Terus terang kami saat ini menerapkan jaga malam di lingkungan dinas karena sudah beberapa kali kecurian aki mobil. Bahkan aki pada kendaraan alat berat yang kami parkir dihalaman kantor, pernah dicuri. Kami juga belum punya gudang untuk menyimpan sejumlah alat operasional yang digunakan dilapangan. Sehingga, saat ini masih memanfaatkan sejumlah ruang yang ada untuk menyimpan sejumlah barang tersebut. Padahal, kami masih punya kelebihan lahan jika ingin membangun gudang,” terangnya.

Terkait hal ini, salah seorang anggota Komisi III, yang juga politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arifin Dg Palalo, meminta agar sejumlah keluhan terhadap kebutuhan DLH dapat dijadikan catatan khusus, untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati Parigi Moutong Moutong.

Menurutnya, hal ini guna menjadikan DLH maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kami akan usulkan ini, sebagai komisi mitra kita akan bersama-sama mendorong hal ini, agar DLH bisa maksimal, mengingat DLH ini kerap menjadi bulan-bulanan masyarakat kita, terkait persoalan lingkungan, khususnya persoalan sampah. Asalkan, DLH juga harus memastikan ketika sejumlah keluhan terkait operasionalnya bisa teratasi, tidak ada alasan lagi untuk DLH tidak bisa kerja maksimal,” tegasnya.