Fraksi Nasdem Sebut LKPJ Bupati Parigi Moutong Jangan Hanya Formalitas

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com –  Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, menyebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Parigi Moutong jangan hanya formalitas.

Hal ini disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi Nasdem yang digelar pada (Rabu 9 Juli 2025).

Salimun Mantjabo menyampaikan, Fraksi Nasdem menilai, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 masih jauh dengan apa yang diharapkan rakyat.

“Apa yang tertulis dalam dokumen LKPJ, terlihat baik diatas kertas tetapi jauh berbeda dengan kenyataan dilapangan. LKPJ ini tidak lebih dari laporan formalitas yang tidak disertai dengan pertanggungjawaban moral atas berbagai ketimpangan pelaksanaan anggaran,” terang Salimun.

Dalam mengkritisi berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, Fraksi Nasdem juga menyoroti terkait pengelolaan anggaran. 

Fraksi Nasdem menilai, pengelolaan anggaran cenderung boros dan tidak efisien, karena banyaknya kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya menghabiskan anggaran tanpa kejelasan output dan dampak real.

“Kegiatan seremonial, perjalanan dinas dan rapat-rapat OPD, hanya menguras belanja daerah tapi minim manfaat bagi rakyat. Kami menilai, APBD tahun 2024 telah digunakan tanpa sensitivitas dan moral terhadap kondisi rakyat Parigi Moutong,” tegasnya.

Terkait hal itu, Fraksi Nasdem mendukung penuh Bupati Parigi Moutong untuk dapat berupaya mengevaluasi secara menyeluruh terhadap semua OPD. Namun, evaluasi yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk teguran, melainkan harus dengan upaya rotasi pencopotan bahkan pelaporan hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Fraksi Nasdem juga menyarankan, Bupati Parigi Moutong untuk membangun tim pengawasan lintas OPD yang bersifat independen dan langsung dibawah kendali Kepala Daerah.

“Fraksi Partai Nasdem, tidak ingin laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 ini, hanya menjadi laporan tahunan yang dicatat kemudian dilupakan. Kami ingin laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini menjadi titik balik pembenahan untuk kemajuan daerah tercinta. Dan kami Fraksi Nasdem akan selalu mengawasi, mengkritisi dan mengawal pemerintahan dengan jujur dan tegas,” pungkasnya.