NASIONAL, kabarSAURUSonline.com – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, generasi milenial juga harus diberikan hak dan kesetaraan untuk bisa mendapatkan akses perumahan, tentunya dengan biaya yang terjangkau.
“Makanya harus dibangun kreativitas sebuah sistem produk perumahan yang datang dari BUMN dalam rangka menjalankan penugasan, supaya mereka itu sandang pangan papannya bisa terpenuhi,” ujarnya, saat kunjungan kerja dalam Penelaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Kepada BUMN, di Bandung, Selasa (18/8) melansir dpr.go.id.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, generasi milenial sulit memiliki rumah karena tidak sebanding dengan pendapatan.
“Maka tadi saya usulkan, tentunya komponen paling mahal itu apa sih? Tanah. Kalau tanahnya bisa dari penyertaan negara yang berasal dari sitaan Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dulu yang harganya masih murah, kenapa gak diberikan? kemudian dibuat mekanisme yang harganya terjangkau,” terangnya.
Ia meminta Pemerintah untuk lebih banyak memberikan perhatian terhadap aset-aset tanah milik negara dari sitaan BLBI.
Menurutnya, tanah yang dikuasai negara itu besar serta banyak sekali bahkan berada di tengah kota, sehingga bisa dibangun akses perumahan untuk generasi milenial.
“Jangan sampai (generasi milenial) bisa dapat akses perumahan tapi jauh di transportasinya. Ini kan tidak menarik, apalagi generasi milenial ini generasi yang pikirannya sangat logis, efisien mikirnya dan kemudian generasi yang masih tumbuh,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar perumahan bagi generasi milenial dapat dibuat dengan berbagai sistem, mulai dari sistem sewa atau sewa milik dengan proses yang lebih panjang.
“Kenapa tidak kita sediakan sewa tapi di tengah kota dengan harga yang terjangkau dengan sistem yang lebih ringan dan sebagainya. Itu kan masalah sistem saja. Ini kan yang harus bisa dikembangkan kedepan,” kata dia.
Ia menjelaskan, Penyertaan Modal Negara (PMN) memiliki beberapa jenis antara lain, tunai berupa sejumlah uang yang diberikan Pemerintah kepada BUMN.
Konversi piutang Pemerintah, yakni Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN.
Serta, Hibah saham/aset dari pihak lain, yakni Pemerintah mendapat hibah saham/aset dari pihak lain untuk mendirikan BUMN baru atau perpindahan kepemilikan Perusahaan dari pihak ketiga menjadi milik Pemerintah.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
