KABUPATEN SIGI, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten terkesan tutup mata dengan persoalan pendidikan bagi komunitas masyarakat Suku Kaili Da’a di wilayah Vonggo, yang merupakan daerah dataran tinggi, wilayah Pemerintah Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo.
Hal itu seperti disampaikan Aljun, Ketua Eksternal Komunal, kepada Redaksi kabarSAURUSonline.com, Minggu, (16/04).
Ia mengatakan, sebelumnya Komunitas Mahasiswa Antropologi (KOMUNAL), sempat mengadakan dialog bertema “Kampanye Pendidikan” bertempat di wilayah komunitas masyarakat Suku Kaili Da’a, di Vonggo, yang menjadi wilayah administrasi Pemerintah Desa (Pemdes) Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sigi, pada 15 Juli 2022 lalu.
Ia mengungkapkan, kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, bersama dengan sejumlah ‘pejabat teras’ lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi.
Menurutnya, kegiatan yang digelar sejumlah Mahasiswa Antropologi Universitas Tadulako (Untad) ini, sebagai upaya dalam menuntaskan persoalan sosial kemanusiaan pada masyarakat Kaili Da’a yang berada di Vonggo, melalui jalur pendidikan, yang telah menjadi komitmen KOMUNAL.
Menurut Aljun, sayangnya, kegiatan tersebut terkesan hanya dijadikan bak sebuah ajang seremonial, bagi sejumlah pejabat teras lingkup Pemda Sigi.
Pasalnya, hingga saat ini Pemda Sigi terlihat sama sekali belum melakukan tindakan upaya perubahan terhadap persoalan pendidikan bagi komunitas masyarakat Suku Kaili Da’a di Vonggo ini.
“Selang delapan bulan dialog tersebut diadakan, tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda Sigi dalam menuntaskan persoalan – persoalan sosial dan kemanusiaan di Vonggo yang masyarakatnya tergolong sebagai masyarakat terisolir, karena akses jalan yang sulit untuk ditempuh,” ungkapnya.
Padahal, kata ia, saat dialog yang digelar KOMUNAL Universitas Tadulako (Untad) tersebut, Samuel Yansen Pongi, mengaku akan memprioritaskan sejumlah program penuntasan berbagai hal yang dikeluhkan Komunitas Masyarakat Suku Kaili Da’a di Vonggo tersebut, seperti pendidikan, akses jalan serta sumber air bersih.
“Saat itu, Pak Wabub meminta agar kami (KOMUNAl) dapat berkoordinasi lebih lanjut, dengan sejumlah dinas terkait yang kebetulan turut serta bersama beliau menghadiri diskusi tersebut,” terangnya.
Lanjut Aljun, hanya berselang beberapa hari pasca kegiatan itu, sejumlah pengurus KOMUNAL Untad bermaksud untuk melakukan komunikasi tindak lanjut dari dialog itu dalam bidang Pendidikan dengan mengunjungi Disdikbud Kabupaten Sigi.
Sayangnya, ‘maksud hati’ untuk melaksanakan amanat Wabub Kabupaten Sigi, yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi terkait penuntasan persoalan pendidikan bagi komunitas masyarakat Suku Kaili Da’a di Vonggo, kepada pihak Disdikbud Sigi, nyaris kandas.
Namun, meski sebelumnya, pihak KOMUNAL Untad yang telah Dua kali mencoba untuk bertemu dan gagal. Pada upaya pertemuan yang ketiga kalinya, barulah pihak KOMUNAL mendapat kesempatan bertemu dengan Ka disdikbud.
“Malahan, kali ketiga kami kesana (Disdikbud) Sigi, kami akhirnya dapat bertemu dengan Pak Kadis. Namun, pertemuan itu cukup singkat, kami hanya dimintai data terkait kebutuhan apa yang perlu dibantu dari sektor pendidikan bagi Komunitas masyarakat Suku Kaili Da’a di Vonggo. Bahkan, kami diminta untuk dapat menyediakan sejumlah dokumen lembaga yang seakan mengarahkan kita kepada pembentukan PKBM,” terangnya.
Aljun menegaskan, keberadaan KOMUNAL bagi Komunitas Masyarakat Suku Kaili Da’a di Vonggo, bukan bermaksud mengarah kepada hal yang terkesan untuk mengeksploitasi komunitas masyarakat tersebut.
Dengan nada sedikit geram, Aljun menyatakan, jika KOMUNAL Untad hanya menginginkan Disdikbud Sigi bisa memanfaatkan APBD yang dikelola, untuk memberikan kontribusi bagi penuntasan persoalan pendidikan di Vonggo.
Menurutnya, akibat hal tersebut, mendorong pemikiran jika Pemda Sigi seakan tutup mata dengan kondisi sosial dan kemanusiaan di Vonggo.
“Sampai sekarang tidak ada lagi respon dari pemda Sigi terutama DisDikBud, karena setiap mau ketemu lagi alasannya selalu keluar kota. Padahal persoalan di Vonggo itu bukan hanya masalah pendidikan tetapi cukup kompleks seperti masalah infrastruktur yaitu jalan serta kebutuhan dasar masyarakat terutama sumber air bersih”. pungkasnya.
Untuk diketahui, Wakil Bupati Sigi, saat diskusi di Vonggo beberapa waktu, turut mengundang sejumlah “pejabat teras” dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya, Kadis Disdikbud Kabupaten Sigi, Perwakilan Dinas Sosial (Dinsos), Diana Kesehatan (Dinkes) hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sigi.
REPORTER : MARFI
BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2023/04/16/kelompok-masyarakat-kaili-daa-di-vonggo-terabaikan-pemda-sigi/?amp
KUNJUNGI JUGA : https://www.sigikab.go.id/#gsc.tab=0
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
