NASIONAL, kabarSAURUSonline.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 menambah jumlah kuota penerima bantuan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Dari TA 2022 sebanyak 200.000 unit akan bertambah menjadi 220.000 unit pada TA 2023,” ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, melansir pu.go.id.
Herry mengatakan, penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp23 triliun menjadi Rp25,18 triliun.
“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” ujarnya.
Pada TA 2023 akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit.
Sehingga, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.
“Untuk realisasi bantuan pembiayaan perumahan TA 2022 tercatat hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14 persen dari target 200.000 unit dengan penyerapan anggaran 63,91 persen atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun,” terangnya.
Sedangkan kata ia, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit dengan serapan anggaran Rp196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp291,4 miliar.
“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” jelasnya.
Realisasi belanja anggaran Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR untuk TA 2022 mencapai Rp296,25 miliar dari total DIPA Rp512,47 miliar atau setara 55,70 persen dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29 persen.
“Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,96 persen setara Rp126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18 persen,” ujarnya.
Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni.
Selain itu juga, upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), dimana pada tahun 2021 sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640.000.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
