PARIGI MOUTONG, KabarSAURUSonline.com- Keluhan Dinas Sosial (Dinsos) terkait minimnya anggaran membuat pihaknya kesulitan melakukan pembaharuan data penyandang disabilitas pada daerah ini, dianggap Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong hanya sebuah alasan klasik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Fery Budiutomo, saat Redaksi kabarSAURUS menyambangi ruang kerjanya, Rabu (05/1).
“Persoalan dalam pengumpulan data penyandang disabilitas terhalang anggaran, saya pikir adalah alasan yang klasik dari pihak Dinsos. Kemudian, kalau masalah refocusing anggaran, hal itu baru terjadi di tahun 2019-2020, terus tahun-tahun kemarin kemana?,” ucapnya.
Ia mengatakan, jika data yang dipakai masih menggunakan data enam tahun yang lalu, kecil kemungkinan mendapatkan sharing APBD sesuai harapan Dinsos Parigi Moutong.
“Sedangkan data terakhir diverifikasi tahun 2014-2015,” kata dia.
Seharusnya, Kata Fery, Dinsos menggunakan berbagai metode untuk memperbarui datanya, sebab di Parigi Moutong sudah hampir 80% ada jaringan telepon.
TELUSURI JUGA : https://simpd.kemensos.go.id/
Terkecuali lanjutnya, desa-desa terpencil yang tidak memiliki akses jaringan telepon, maka mengharuskan pihak Dinsos untuk turun lapangan.
Ia mengungkapkan, ada juga laporan data melalui DTKS yang sudah termasuk di dalamnya basis data PKH yang salah satu programnya adalah untuk disabilitas.
Sehingga, menurutnya, ‘alasan klasik’ terkait minimnya anggaran disabilitas yang Dinsos kerap sampaikan, memunculkan spekulasi terkait potensi penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas pada daerah ini tidak tepat sasaran, karena tim yang melakukan penyaluran bantuan diduga tidak punya data pasti.
“Taunya darimana bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas akan tepat sasaran sedangkan tim yang menyalurkan tidak turun langsung di lapangan dan tidak ada data pasti ,” tegasnya.
Ia menambahkan, Dinsos pastinya menyadari salah satu tujuan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah memberikan kelayakan dan kesamaan hak kepada penyandang disabilitas.
“Dinas Sosial harus mampu memberikan output yang jelas terhadap stigma anggaran pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penanganan disabilitas di kabupaten Parigi Moutong yang kita cintai ini,” harapnya.
BACA BERITA TERKAIT SEBELUMNYA : https://kabarsaurusonline.com/2022/01/03/dinsos-parigi-moutong-gunakan-data-disabilitas-enam-tahun-lalu/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
