Tahun 2022, Jumlah Fraksi DPRD Parigi Moutong Berpotensi Bertambah

PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Jumlah Fraksi DPRD Parigi Moutong berpotensi bertambah pada tahun anggaran 2022, menyusul adanya pernyataan sikap dari partai PPP dan PAN yang sepakat untuk keluar dari Fraksi Toraranga dan membentuk Fraksi baru.

Pada penghujung tahun 2021, aroma yang sedikit tak sedap pada tubuh DPRD Parigi Moutong, mencuat kepermukaan yang mana, seakan telah terjadi gesekan kepentingan antar Anleg DPRD Parigi Moutong periode 2019-2024.

Aroma ‘pecah kongsi’ beberapa Anleg DPRD Parigi Moutong ini, seakan melucuti marwah DPRD Parigi Moutong terkait solidaritas dan kolektif kolegial yang digaungkan Sayutin Budianto selaku ketua DPRD Parigi Moutong periode 2019-2024.

Berdasarkan pantauan media ini, kondisi itu terungkap saat lanjutan rapat paripurna DPRD masa sidang III tahun 2021, dengan agenda pandangan akhir fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD tahun 2022.

Sebelum agenda rapat diruang aspirasi DPRD Parigi Moutong, Senin (09/11) malam itu dibuka Sayutin Budianto, terlebih dahulu ia mempersilahkan Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk membacakan surat yang masuk.

Kemudian, saat Hartati selaku Sekwan Parigi Moutong membacakan surat yang masuk, terungkap jika surat tersebut berasal dari dua partai yang notabene bagian dari Fraksi Toraranga yang berisikan tentang keinginan untuk para Anleg DPRD Parigi Moutong dari dua partai tersebut keluar dari Fraksi Toraranga dan memilih untuk membentuk Fraksi baru.

Surat itu berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Parigi Moutong.

Dalam isi suratnya kepada Ketua DPRD Parigi Moutong, DPC PPP mempertimbangkan terkait memaksimalkan kader partainya, maka DPC PPP menarik kadernya yaitu Masrin M Said, dari Fraksi Toraranga untuk bergabung dengan Partai PAN dan membentuk Fraksi baru.

Potensi Fraksi Bertambah, ini Tanggapan Ketua DPRD dan Sejumlah Anleg DPRD Parigi Moutong

Pernyataan yang sama juga disampaikan DPD PAN Parigi Moutong, lewat surat kepada Ketua DPRD Parigi Moutong dan dibacakan Hartati usai membaca surat dari PPP.

“Kami memerintahkan kepada seluruh Anleg kader partai PAN sebanyak tiga kursi untuk mencabut diri dari fraksi gabungan Toraranga dan membentuk Fraksi baru bergabung dengan partai PPP,” ungkap Hartati yang membacakan isi surat PAN.

Surat dari masing-masing pimpinan pengurus wilayah Parigi Moutong pada kedua partai ini dan disampaikan secara terbuka dalam sela waktu agenda masa sidang III DPRD tahun 2021 ini, sontak membuat sejumlah Anleg yang hadir dalam rapat tersebut kaget.

Bukan hanya Sayutin Budianto selaku ketua DPRD yang memberi respon, hal ini pun turut membuat sejumlah Anleg memberikan tanggapan.

Memimpin rapat, Sayutin kemudian membuka tata tertib DPRD Parigi Moutong sebelum memberikan tanggapan ‘diplomatisnya’ diantaranya pasal 26 ayat 11, terkait perpindahan keanggotaan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun 6 bulan dengan ketentuan fraksi sebelumnya tetap terbentuk sebagai fraksi, kemudian, jumlah satu fraksi adalah empat orang.

Usai membacakan tatib tersebut, Sayutin memberikan kesempatan kepada Anleg lainnya untuk menanggapi kondisi tersebut dengan lebih menekankan pada dua poin pada pasal 26 ayat 11 tersebut.

Mendapat kesempatan dari Sayutin, Leli Pariani Anleg dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan Ketua Fraksi Toraranga, langsung memberikan tanggapannya.

“Menurut saya, hal ini sah – sah saja, asal berdasarkan aturan. Saya menghargai atas keinginan itu atas sesuai aturan, namun tatib yang ketua bacakan tadi, tidak ada aturan yang menyebutkan untuk adanya pembentukan fraksi baru, kalau berpindah dari fraksi satu ke fraksi lain, iya,” ungkap Leli Pariani.

Leli kembali menegaskan, jika ada keinginan untuk membuat fraksi baru, maka perlu adanya perubahan tata tertib DPRD terlebih dahulu.

“Karena ini Fraksi Toraranga dibentuk atas kesepakatan bersama usai pelantikan DPRD periode 2019-2024,” tegasnya.

Alfreds Tongiroh selaku pelaksana tugas wakil ketua II DPRD Parigi Moutong dari partai PDI – Perjuangan menggantikan rekannya Sugeng Salilama, yang sempat tersandung dugaan kasus korupsi, turut memberi tambahan tanggapan yang seakan menguatkan pernyataan Leli Pariani.

Mohammad Fadli Memberi Sinyal Tidak Ada Penambahan Fraksi Pada Tahun Anggaran 2022

Sementara itu, salah seorang Anleg dari partai PKS, Mohammad Fadli, menyampaikan pandanganya berdasar analisnya terhadap tatib yang ada.

Fadli seakan memberikan sinyal kuat tidak adanya potensi untuk dapat melakukan penambahan fraksi.

Menurutnya, kemungkinan yang terjadi adalah Fraksi Toraranga tetap ada dengan keanggotaannya yang berubah atau Fraksi Torarangan hilang dan tergantikan dengan nama baru.

“Untuk pembentukan fraksi baru tentunya belum dapat terbentuk sebelum ketentuan tatib 2 tahun 6 bulan itu terpenuhi, sehingga tidak ada fraksi baru. Kemudian, berkaitan dengan keabsahan Fraksi Toraranga, sampai dengan waktu 2 tahun 6 bulan fraksi ini tetap ada, sekalipun ada empat anggotanya yang keluar,” terangnya.

Terkait polemik fraksi ini, Sayutin Budianto kembali memberi tanggapan. Sayutin mengungkapkan, DPRD tidak memiliki kewenangan terhadap partai politik termaksud kebijakan partai politik.

“Sehingga, saya menyarankan agar Anleg Partai Golkar, PAN dan PPP kita berikan ruang untuk berdiskusi kembali terkait hal ini,” jelasnya.

Saiful Bahri yang juga merupakan Anleg DPRD Parigi Moutong, sekaligus salah seorang perwakilan Partai PAN yang juga merupakan ketua DPD PAN Kabupaten Parigi Moutong, meminta agar pihaknya diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu.

“Kita konsultasikan dulu, saya minta teman-teman bisa bersabar dulu, kan damai itu indah, berpisah juga, mungkin itu yang terbaik,” tandasnya.

ANDA DAPAT MENYAKSIKAN VIDEO TERKAIT DISINI :