Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong kritisi rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada semester pertama.
Hal itu terlihat dari dokumen laporan belanja daerah, yang mencantumkan proyeksi yang ditetapkan untuk belanja daerah yakni sebesar Rp1,527 triliun, dengan realisasi semester pertama masih sekitar Rp390 juta.
Hal itu disampaikan oleh Alfrets Tonggiroh pada saat rapat Banggar, yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto.
Juga hadiri secara langsung, Sekretaris Daerah Zulfinasran. Serta, jajaran OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong. Senin (23/08).
Alfrets mengatakan, pada laporan realisasi yang tercantum, belanja operasi masih sangat rendah. Berdasarkan persentasenya kata Alfreds, masih sekitar 33,63 persen.
Apalagi lanjutnya, untuk belanja modal, dari sekitar Rp140 miliar, pada semester satu. Realisasinya, baru Rp16 miliar lebih.
“Belanja modal dari Rp140 miliar kurang lebih, realisasi semester pertama baru sekitar Rp16 miliar. Sehingga masih ada kurang lebih Rp123 miliar. Berarti baru dua persen secara kumulatif per OPD. Yang tentu OPD-OPD bervariasi ada yang sudah 23 persen ada yang 12 persen dan yang agak tinggi,” jelas Alfrets.
Ia mengungkapkan, bagi OPD yang masih lambat dalam realisasi belanjanya, kemungkinan ada faktor teknis yang menyebabkan.
Seperti kata ia, Dinas PUPRP Parigi Moutong yang pembelanjaan modalnya baru dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus.
Ia menerangkan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang baru rampung, sehingga ditandatangani pada Bulan Juli.
“Dinas PUPRP sudah menjelaskan, karena adanya perubahan-perubahan, refocusing dan lain sebagainya sehingga lambat,” ujar Alfrets.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinahran juga mengungkapkan, OPD yang juga masih lambat dalam realisasi belanja modalnya. Termasuk, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, yang realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat pada bulan Juli maupun Agustus 2021.
Bukan Hanya Banggar DPRD Parigi Moutong, ADKASI Juga Kritisi Realisasi APBD Sejumlah Daerah
“Dinas Kesehatan, pun juga begitu. Sampai dengan bulan kemarin masih pelaksanaan proses permintaan pencairan dana. Ada beberapa OPD lainya yang masih dalam proses, karena rapat terakhir di ruang Pak Wakil Bupati itu ada beberapa OPD memang untuk anggaran belanja fisik dan modalnya itu belum terealisasi. Selain itu, belum melakukan kontrak,” ungkap Zulfinasran.
Sementara, informasi yang terhimpun media ini, Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Mendesak kepala daerah agar segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Terutama, anggaran untuk penanggulangan dan penanganan dampak Covid-19. Pemerintah pusat perlu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang tak kunjung menyerap anggaran yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2021 hingga 15 Juli 2021 masih rendah. Yaitu, realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten/kota baru 33,08 persen.
Sedangkan, realisasi belanja dari dana penyesuaian penggunaan atau refocusing yang bersumber dari 8 persen dana bagi hasil atau dana alokasi umum hanya 17,61 persen.
SAKSIKAN VIDEO LAINNYA TERKAIT BANGGAR DPRD PARIGI MOUTONG, DISINI :
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
