Kolaps? RSUD Tombolotutu Butuh Bukti Bukan Janji

Parigi Moutong – Tahun ini, RSUD Raja Tombolotutu yang terletak di Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, terancam Kolaps. Selama ini, janji memenuhi keterbatasan anggaran yang dikelola setiap tahunnya seakan jadi bom waktu.

Imbas dari pemangkasan anggaran kegiatan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Parigi Moutong yang bersumber dari APBD 2020 untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Seakan membuka ‘borok’ salah urus  managemen pengelolaan disejumlah sektor dari Rumah Sakit yang belum lama menyandang status BLUD ini.

Dari sejumlah persoalan yang mencuat, sektor porsi ‘pundi-pundi’ APBD dari Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong terhadap RSUD itu, disebut-sebut paling ‘Amburadul’  dari sejumlah persoalan yang ada.

Hal itu mencuat Pasca kisruh pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan pihak managemen RSUD Raja Tombolotutu terhadap empat dokternya muncul kepermukaan, seperti dilansir Beritasulteng.com belum lama ini.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi, antara DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan Direktur RSUD Raja Tombolotutu, dr. Rustan Mangga, diruang sidang Paripurna, Jumat (5/6).

Rustan Mangga menuturkan, langkah yang diambilnya merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan RSUD Raja Tombolotutu yang terancam Kolaps.

Menurutnya, setelah pihaknya melakukan pengkajian dengan porsi ‘pundi-pundi’ APBD tahun 2020 yang dikelola saat ini yaitu sekitar Rp2,3 Miliyar. Ternyata, hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit sampai dengan bulan September.

“Awalnya, pagu anggaran kami Rp5,1 Miliyar, setelah pembahasan RKA ditetapkan kami mendapat penambahan anggran Rp2,5 Miliyar. Seharusnya, yang kami kelola Rp7,6 Miliyar untuk tahun ini. Tetapi pada saat penetapaan DPA, kami hanya mendapat porsi Rp5,1 Miliyar,” ungkapnya.

Sementara akibat pandemi Covid-19 lanjut dia, porsi anggaran senilai Rp 5,1 Miliyar tersebut, harus dipotong lagi sebesar 55 persen. Sehingga, pihaknya hanya bisa mengelola anggaran sekitar Rp2,3 Miliyar.   

“Seharusnya, dengan status Rumah Sakit Tipe C kata dia, anggaran yang butuhkan Rumah Sakit itu sekitar Rp 13 Miliyar,” terangnya.

‘Misi Mustahil’ Pemda Disebut Asal Mula Defisitnya Anggaran RSUD Tombolotutu

Misi Pemda Parigi Moutong yang terkesan memaksakan RSUD Tombolotutu menjadi RSUD tipe C dengan tidak adanya anggaran yang memadai menyokong misi itu pada tahun 2018, disebut – sebut sebagai awal mula defisitnya anggaran Rumah Sakit tersebut.

“Kami sudah bilang, segala persiapan untuk naik ke Tipe C saat itu membutuh anggaran sekitar Rp8  Miliyar, kami dijanjikan untuk mendaptkan anggaran tersebut pada saat APBD-Perubahan tahun 2018. Tapi faktanya, kami hanya diberikan anggaran sekitar Rp1 Miliyar saja,” terangnya

Dia menegaskan, langkahnya untuk memutus kontrak kerjasama dengan empat dokter merupakan langkah yang terbaik. Hal tersebut menurutnya telah melalui sejumlah pertimbangan.

“Saat ini pasien kita sudah berkurang, Tiga Dokter mungkin kita paksakan minimal sampai persoalan ini bisa teratasi. Kalau perawat yang harus kami keluarkan, bayangkan saja berapa puluh tenaga perawat yang harus kita korbankan untuk cukup menutupi gaji seorang dokter yang senilai Rp 10 Juta per bulannya,” ucapnya.

Sedangkan tambah dia, saat ini PAD Rumah Sakit tersebut hampir tidak bisa diharap mampu menopang kurangnya anggaran kegiatan dari APBD. Salah satu penyebabnya karena sudah tidak punya dokter spesialis batuan dari kemenkes.

“Karena insentif tim dokter yang diperbantuakan tahun kemarin tidak bisa dibayar dan kami sudah sampaikan ke Pemda. Namun, hanya janji dibayarkan saja yang kami terima.  Inilah imbasnya, kita masuk daftar hitam dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes),” tambahnya.

“Belum lagi utang-utang rumah sakit ini, mulai dari ATK, obat-obatan, bengkel, sampai makan minum pasien, yang semua pihak itu tersebut berhubungan langsung ke saya. Terkesan jadi saya secara pribadi yang berhutang, Saya tidak mau lagi dijanji, tunggu ini itu, nanti kita bayarkan, saya tidak butuh janji,” tandasnya.    

Baca Juga : https://kabarsaurusonline.com/2020/06/05/tiga-pendamping-pkh-tinombo-selatan-kena-kartu-merah-kemensos/