Hasil Reses Anggota DPRD Parigi Moutong Diparipurnakan

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Meski baru dilaporkan, hasil reses Anggota DPRD Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah akhirnya diterima dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (30/4).

Rapat paripurna yang digelar ditengah pendemi Covid-19 tersebut, dilaksanakan dengan tiga agenda berbeda.

Ketiganya masing-masing rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait jadwal kegiatan dewan, laporan reses Anggota DPRD dan penutupan masa persidangan pertama dan pembukaan masa persidangan kedua tahun 2020.

Suasana berbeda dengan rapat sebelumnya itu, sidang yang di pimpin langsung Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto. Menunjuk Alfres M Tonggiro untuk membacakan seluruh hasil reses disetiap Dapil di Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam laporannya, Arfres mengatakan, hasil reses tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang harus ditindak lanjuti kepada pemerintah daerah untuk dituangkan dalam kebijakan pembangunan.

“Dari aspirasi ini nantinya akan disusun berdasarkan tujuan, yang kemudian diselaraskan dengan pokok-pokok pikiran DPRD untuk Rencana Kerja Daerah (RKD) tahun 2021,” ungkapnya.

Dia menerangkan, sesuai dengan tujuan draf awal yang disusun bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, melalui proses dengar pendapat yakni memantapkan Kabupaten Parigi Moutong produktif, maju, adil merata dan berdaya saing.

Hasil Reses Anleg DPRD Parigi Moutong, Ungkap Keluhan Dan Saran Warga

Rumusan prioritas pembangunan menurut dia, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata.

Selain itu, ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur wilayah serta pengembangan perkotaan dan pemukiman turut disuarakan warga.

“Aspirasi masyarakat telah kami himpun dan input berdasarkan hasil tatap muka langsung melalui reses,” ujarnya.

Disebutkannya, dibidang pemerintahan masyarakat mengharapkan jika penyelenggaraannya tidak dilihat dari penghargaan yang diperoleh. Namun, pelayanan prima dari seluruh instansi pemerintah, khususnya dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Selanjutnya kata Alfres, kondisi ekonomi daerah itu masih didominasi sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan. Sehingga energy dan sumber daya yang dimiliki harus dikelolah oleh masyarakat.

Kemudian lanjut dia, bidang pembangunan. Pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara berkeadilan.

“Pembangunan tidak dilakukan dalam satu wilayah saja,” cetusnya.

Terakhir tambahnya, pendidikan, kesehatan dam kesejahteraan masyarakat harus terpenuhi. Karena hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah, sehingga benar-benar dinikmati oleh masyarakat.

Saat ini telah terjadi ketimpangan dimana anak-anak yang ada dipelosok harus berjuang keras untuk bersekolah dan pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan.

“Bangunan rumah ibadah, juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” terangnya.