Revisi UU ITE, DPR RI RDP Bersama Para Ahli

NASIONAL, kabarSAURUSonline.com – Pembahasan dalam Rapat Paripurna yang diadakan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada hari Selasa, 5 Desember 2023. Komisi I DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi Undang- Undang (UU) Informasi dan alam Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam laporan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahari sejauh ini Komisi I tetap mengutamakan unsur masyarakat dalam proses pembahasan yang ditandai dengan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para ahli terkait ITE.

“Secara keseluruhan, Panja perubahan RUU kedua atas UU ITE, telah menyelenggarakan Rapat Panja sebanyak 14 kali guna membahas seluruh substansi dan usulan baru atas pasal-pasal RUU ITE serta penjelasan umum,” katanya.

Abdul Kharis juga menambahkan dalam pengambilan keputusan tingkat I juga disepakati sebanyak 24 perubahan substansi dalam revisi UU ITE. Perubahan itu diatur dalam sejumlah pasal yang turut mengatur ancaman sanksi dan pidana bagi pelanggar undang-undang ini.

“Terhadap seluruh substansi dimaksud dan ditambah dengan penjelasan pasal per pasal telah dilakukan penyempurnaan rumusan berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik serta dilakukan sinkronisasi pasal. Hasil lengkap atas keseluruhan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE sebagaimana telah dipegang oleh kita semua,” ungkap Abdul.
 
Perubahan UU ITE tersebut dimaksudkan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik.

Ia mengaku, Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memiliki makna yang sangat strategis. Hal itu karena perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik.

“Semangat yang dipegang oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE yaitu penataan dan perbaikan pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap orang untuk memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I, tentang perubahan kedua atas RUU ITE pada tanggal 22 November 2023, fraksi-fraksi di Komisi I DPR bersama pemerintah telah menyetujui beberapa substansi terkait dengan pasal perubahan dan atau pasal sisipan dalam UU ITE