Pemda Diimbau Lakukan Realisasi Belanja APBD Per Tiga Bulan

Pemda Diimbau Lakukan Realisasi Belanja APBD Per Tiga Bulan
FOTO : Liputan6.com

NASIONAL, kabarSAURUSonline.com â€“ Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau melakukan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara konsisten per tiga bulan dengan angka persentase tertentu.

Melansir liputan6.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Presiden Jokowi menghendaki langkah ini dilakukan, untuk menghindari penumpukan realisasi belanja APBD di akhir tahun.

Bacaan Lainnya

“Kecenderungan realisasi belanja pemerintah, baik pemda maupun kementerian dan lembaga kerap menumpuk di akhir tahun, sehingga capaiannya kurang maksimal,” katanya, saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (23/05).

Mendagri menegaskan, belanja pemerintah merupakan modal penting untuk mendukung jumlah peredaran uang di masyarakat untuk memperkuat daya beli.

Selain itu kata ia, pemerintah adalah pembeli terbesar, sehingga diharapkan realisasi belanjanya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Apalagi, realisasi belanja ini juga menjadi stimulus bagi swasta agar bisa bangkit.

“Nah, kalau uangnya tidak beredar, ditaruh di bank, banyak, saya tidak mau sebutin, ditaruh di bank, uang tidak beredar, swasta itu setengah mati mau recover,” terang Mendagri.

Mendagri mengimbau agar gubernur dan jajarannya dapat mengevaluasi realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian realisasi belanja kabupaten/kota dapat konsisten dari awal tahun.

Di lain sisi, Mendagri juga mengingatkan pemda agar mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Daerah kata ia, harus mengalokasikan 40 persen anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang terdapat dalam APBD untuk penggunaan produk dalam negeri.

“Nah untuk itu, pemerintah provinsi, kabupaten/kota agar masuk ke dalam sistem e-Katalog yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jadi, undang para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut masuk dan upload produk-produknya ke dalam e-Katalog,” kata Mendagri.

Belanja produk dalam negeri juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Toko Daring yang dibuat oleh LKPP, serupa marketplace lainnya yang memungkinkan para penggunanya dapat berbelanja secara online.

“Situasi Covid yang mulai terkendali ini memberi ruang, kalau tadi (sebelum terkendali) tidak (memberi ruang), kita menjaga pandemi agar terkendali, ekonomi harus survive. Nah sekarang pandemi terkendali, ekonomi harus melompat,” ujarnya.

Perekonomian dalam negeri memiliki peluang besar untuk tumbuh seiring dengan terkendalinya kasus pandemi Covid-19 di tingkat nasional. 

Melansir dari https://m.liputan6.com/news/read/4970115/kasus-pandemi-covid-19-terkendali-mendagri-pacu-daerah-tingkatkan-realisasi-belanja


Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

banner 970x250