Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Pemdes Pombalowo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah. tetap berupaya memaksimalkan anggarannya, untuk program fisik pada APBDes tahun 2021.
Total Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan APBD yang dalam pengelolaan Pemdes Pombalowo melalui APBDes 2021, sebesar Rp 1.033.221.000.
Dari total miliaran rupiah anggaran tersebut, Pemdes Pombalowo, tetap mengupayakan beberapa program fisiknya. Meskipun, saat ini Pandemi Covid-19, belum juga berakhir.
Demikian penuturan Sekretaris Desa (Sekdes) Pombolowo, Mirba Tobai, saat redaksi kabarSAURUS menyambangi ruang kerjanya, belum lama ini.
Ia mengatakan, program bidang fisik Desa Pombolowo antara lain berupa, penimbunan jalan dan pembangunan gedung pertemuan posyandu.
“Untuk anggaran DD program bidang pembangunan itu ada pembangunan gedung pertemuan posyandu dan penimbunan jalan lokasi perumahan pesisir pantai,” ungkapnya.
Meski demikian, kata Mirba, pada masa Pandemi Covid-19 ini, Pemdes Pombalowo, tetap memprogramkan sejumlah kegiatan dalam bidang pemberdayaan.
“Ada juga program bidang pemberdayaan. Seperti, pengadaan satu kelompok bibit sapi berjumlah lima ekor,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Mirba, untuk program bidang penanggulangan bencana khususnya penanganan Covid-19. Pihaknya tetap melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), seperti tahun 2020 kemarin.
“Khususnya untuk Covid-19, Pemdes Pombalowo akan tetap menyalurkan BLT bagi 107 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” terangnya.
Ia menuturkan, dari total 107 KPM penerima BLT itu, masing – masing akan menerima uang tunai sebesar Rp 300 Ribu perbulan.
Ia menuturkan, terkait BLT ini, pemberlakuannya mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember 2021.
Sekitar Rp 200 Juta Dari Miliaran DD dalam Pengelolaan Pemdes Pombalowo Merupakan ADD Untuk Pembiayaan Operasional dan Gaji
Ia menambahkan, sekitar Rp 259.517.168 juta, dari total milyaran anggaran DD Desa Pombalowo, merupakan ADD. Anggaran tersebut untuk kegiatan operasional terkasud gaji perangkat desa selama satu tahun.
“Jadi sekitar Rp 200 juta dari anggaran ADD itu untuk gaji beberapa perangkat desa yang terdiri dari Dua Kaur, Tiga Kasi, Tiga Kadus, Satu Sekdes dan Satu Kades. Kemudian, sisa anggaran ADD yang sekitar Rp 59 jutaan, untuk operasional BPD, RPM, RTRW, lembaga adat dan operasional kantor desa. Karena, kalau operasional kegiatan PKK masuk dalam anggaran DD,” tandasnya.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
