Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Puluhan Bumdes di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga saat ini masih belum mendapat dana penyertaan modal.
Berdasarkan data yang dikantongi DPMD Parigi Moutong saat ini, dari total 278 desa yang ada pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sebanyak 186 desa sudah membentuk BUMDes dan mendapat anggaran pernyataan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD). Sedangkan 92 desa lainnya, masih belum memberikan anggaran pernyataan modal kepada BUMDesnya.
Padahal, BUMDes diharap mampu meningkatkan perputaran ekonomi desa. Pemerintah pusat menaruh harapan besar terhadap badan usaha yang dianggap dapat menjadi ‘pintu masuk’ kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Kabid Pemberdayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong, Rony A. Tombolotutu, kepada Redaksi kabarSAURUSonline.com di ruang kerjanya, Selasa (13/10).
Ia mengatakan, ketidakpahaman Pemerintah Desa (Pemdes) soal pembentukan badan usaha desa, menjadi alasan puluhan desa yang hingga kini belum membentuk maupun memberikan penyertaan modal.
“Masing-masing Pemdes terkesan bingung dalam pembentukan Badan usaha ini,” ujarnya.
Pasalnya kata Rony, salah satu syarat pembentukannya yaitu memiliki inisiatif dari pemerintah desa, dengan menentukan target yang akan dicapai dari sejumlah jenis usaha.
Hal ini lanjutnya, bertujuan untuk memastikan agar sejumlah jenis usaha dikelola tetap berjalan dan bergerak maju, meskipun tanpa bantuan anggaran penyertaan modal dari DD.
“Dalam hal pernyataan modal bagi badan usaha ini tidak boleh keliru, seharusnya ada proyeksi terlebih dahulu sebelum pembentukan usaha. Sehingga, dapat mengukur apakah suatu usaha berjalan sesuai harapan atau tidak,” jelasnya.
Sejumlah BUMDes yang Aktif Masih Belum Capai Target
Ia menyebutkan, hal itu bercermin pada 186 BUMDes yang sudah terbentuk di Kabupaten Parigi Moutong saat ini. Dimana, dari jumlah itu tutur Rony, sebagiannya masih belum mencapai target seperti yang diharapkan.
Sehingga katanya, penting untuk melakukan analisa perencanaan usaha terlebih dahulu, sebelum BUMDes diberikan bantuan anggaran penyertaan modal.
“Makanya kami terus memantau dan memverifikasi pada setiap tahunnya. Selain itu, mengadakan pelatihan khusus untuk pemanfaatan usaha,” terangnya.
Ia berharap, dengan terbentuknya BUMDes kedapan, dapat memberdayakan masyarakat hingga menciptakan lapangan pekerjaan sampai dengan generasi yang akan datang.
“Pemerintah desa harus betul-betul memanfaatkan BUMDes secara efektif. Jika nanti DD berhenti, setidaknya ada Pendapatan Asli Desa (PADes) bersumber dari Badan usaha ini,” tandasnya.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
