Jakarta, kabarSAURUSonline.com – Wawancara kursi kosong yang ditujukan bagi Kemenkes RI ala Najwa Sihab, ternyata bikin geram pendukung Presiden Joko Widodo. Hal ini pun berbutut pelaporan wartawan sekaligus presenter televisi tersebut ke Polisi.
Siapa yang tidak kenal dengan Najwa Sihab. Wartawan sekaligus presenter ini, dikenal dengan gaya wawancara yang ‘ngotot’ serta kritis dalam mengola sebuah isu.
Tak jarang, wartawan yang sudah lama merasakan pahit manis profesi jurnalis ini, membuat para narasumbernya tersudutkan dengan pertanyanya-pertanyaan kritisnya dan lugas.
Sejumlah insan pers pun, menjadikan sosok seorang Najwa Sihab, sebagai panutan. Khususnya bagi para kaum hawa yang juga berprofesi sebagai ‘Kuli Tinta’.
Kali ini, melalui salah satu program acara televisi yang ia bawakan. Ada cara baru yang ia lakukan dalam memanfaatkan panggung bagi narasumbernya yang tidak hadir dalam undangan acara tersebut.
Wawancara Kursi Kosong Ala Najwa Sihab, Kemenkes RI Dapat Pertanyaan Lugas dan Berani
Melansir dari Kompas.com. Wawancara kursi kosong ala Najwa Sihab, dilakukan terhadap kursi yang sebelumnya telah disiapkan untuk Menteri Kesahatan, Terawan. Pada program acara ‘Mata Najwa’ dengan Tema ‘Menanti Terawan’.
Najwa Sihab seakan bertingkah sedang benar-benar mewawancarai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan, terkait penanganan terhadap Covid-19.
Ia memberikan pertanyaan terkait kegelisahan masyarakat yang sudah jarang melihat Menkes Terawan muncul di media, sejak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
“Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto,” katanya dalam video Mata Najwa edisi “Menanti Terawan”, Senin (28/9).
Nana (sapaan akrabnya) menilai, Menkes Terawan, adalah sosok paling tepat untuk memberikan penjelasan terkait situasi pandemi pada pada wilayah Indonesia.
“Adalah pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran dan pemberi arahan,” ujarnya.
Kemudian, Nana mulai melakukan sesi wawancara kursi kosong versinya. Sejumlah pertanyaan ia layangkan kepada kursi kosong yang sebelumnya disiapkan untuk Menkes RI, Terawan.
“Apakah Indonesia kecolongan pada tahap awal penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya.
Kemudian, Ia bertanya mengenai usul tidak perlu karantina wilayah yang kabarnya pernah diucapkan Terawan. Lalu, pertanyaan terkait gedung Kemenkes RI yang kini menjadi salah satu kalster perkantoran penyebaran Covid-19.
Serta, ia juga mempertanyakan kesiapan Terawan selaku Menkes RI, jika diminta untuk mundur oleh masyarakat Indonesia.
“Bukan hanya desakan kepada Presiden, karena publik diantaranya melalui petisi meminta anda untuk mundur. Siap mundur Pak?,” tanyanya lagi.
Setelah itu, ia kemudian menjelaskan pertanyaan yang ia lontarkan sebagian berasal dari publik.
‘Ulah’ Nana tersebut dianggap merendahkan Perseiden. Relawan Jokowi Laporkan Nana Ke Polisi, Sayang Ditolak
Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Dewi Soembarto hendak melaporkan jurnalis sekaligus presenter, Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10). Rencana pelaporan tersebut terkait acara “Mata Najwa” edisi “Menanti Terawan”.
Sayangnya, laporan itu mendapat penolakan dari pihak Kepolisian karena dianggap bagian dari ranah Dewan Pers.
“Saya melaporkan Najwa Shihab atas wawancara kursi kosong,” ujar Silvia saat dikonfirmasi, Selasa.
Ia beranggapan, wawancara Najwa Sihab dengan kursi kosong itu merendahkan Presiden Joko Widodo melalui orang yang membantunya.
“Menteri Terawan adalah representatif daripada Presiden RI. Perlakuan Najwa Sihab di televisi yang disaksikan 269 juta jiwa penduduk Indonesia sangat tidak mendidik,” ujarnya.
Silvia menuduh Najwa Shihab melakukan cyber bulliying atau perundungan melalui teknologi.
“Itu menyangkut cyber bulliying di mana narasumber tidak hadir itu hak narasumber. Tidak ada kewajiban untuk Menteri Terawan hadir untuk memberikan statement,” lanjutnya.
Silvia juga membawa barang bukti berupa video tayangan wawancara kursi kosong dan jadwal tugas Menteri Terawan pada hari yang sama.
Namun, saat ditanya soal nomor laporan, ia mengakui belum ada alias ditolak Kepolisian. Serta, diminta untuk berkonsultasi ke Dewan Pers.
“(Nomor LP) Belum. Karena dari SPKT kami dipindahkan ke Cyber terus kami diarahkan konsultasi ke Dewan Pers. Jadi harus sesuai dengan Undang-undang tentang Pers,” tutupnya. Untuk diketahui, dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Diatur bahwa, penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dilakukan di Dewan Pers.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
