Parigi Moutong – Menarik. Silpa APBD tahun 2019 Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah mencapai Rp138 milyar lebih, lembaga DPRD masih mengajukan pertanyaan?.
Pantauan KabarSAURUSonline.com. Hal itu terungkap dalam paripura DPRD Parigi Moutong dengan agenda pandangan umum fraksi belum lama ini.
Dalam pandangan umumnya, seluruh Fraksi DPRD Parigi Moutong, mempertanyakan keberadaan sisa anggaran pada APBD sebelumnya.
Meskipun, hasil akhir rapat paripurna kali ini, seluruh fraksi-fraksi DPRD Parigi Moutong menerima LKPJ Bupati untuk dibahas pada pembahasan selanjutnya.
“Kami fraksi PKB meminta penjelasan Bupati Parigi Moutong terkait Silva APBD tahun 2019,” ungkap juru bicara Fraksi PKB, H. Wardi dihadapan paripurna.
Begitu pun dengan Fraksi Toraranga yang dibacakan oleh Masrin M. Said. Walau dalam kalimat awal pandangan fraksi memuji pemerintahan selama ini, terselip pula pertanyaan terkait Silva 2019.
Bahkan dengan tegas, Masrin mengatakan dengan adanya Silva daerah tersebut menandakan ketidak mampuan eksekutif dalam mengelola keuangan daerah.
“Dengan melihat sisa anggaran yang begitu besar, menggambarkan serapan APBD belum maksimal,” sebutnya.
Dia menambahkan, seharusnya pelaksanaan program dan kegiatan harus melalui kajian yang menyeluruh, sehingga tidak banyak kegiatan tertunda.
Fraksi Toraranga katanya, tidak mau mendengar lagi alasan penundaan kegiatan karena masalah teknis.
“Masalah gagal lelang atau habis waktu, menyebabkan dikembalikannya anggaran kekas daerah,” jelasnya.
Disamping dana Silva 2019, menjadi sorot DPRD. Bantuan dana bencana Rp 66 milyar yang tak kunjung tuntas di daerah itu juga menjadi sasaran fraksi-fraksi untuk dijelaskan.
Bahkan fraksi terakhir Bintang Indonesia yang menyampaikan pandangannya menyentil Bupati, Samsurizal Tombolotutu harus berkantor di Kantor Bupati.
Wabub Parigi Moutong Jelaskan Terkait Silpa APBD 2019
Kamis (9/7), Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai, memberikan penjelasan terkait sisa anggaran tahun 2019. Badrun Nggai mengatakan, jumlah silva tahun 2019 sebesar Rp 138.976.765.251,91 terjadi pada 14 rincian kegiatan yang menghasilkan sisa anggaran.
“Bahwa Rp 115.413.217.501,31 merupakan silva yang terikat peruntukannya. Sedangkan sisanya Rp 23.563.549.750,6 merupakan silva yang bebas dan peruntukannya akan dialokasikan berdasarkan skala prioritas dalam pembangunan,” sebutnya.
Dijelaskannya, silva di tahun 2019 kelihatan datar. Hal itu disebabkan adanya dana hibah proyek rekonstruksi infrastruktur kurang lebih Rp 8 milyar pasca bencana di tahun 2018.
Menurut dia, dana tersebut dicairkan dari pemerintah pusat diakhir bulan November 2019. Namun, kata Wabup, dana itu tidak dapat tersalurkan dikarenakan butuh waktu sosialisasi ke masyarakat. Adapun dana fisik kurang lebih Rp 9 milyar belum tertera dikarenakan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Tentunya harapan kita kedepannya, kita bisa melakukan perencanaan yang lebih baik, terukur, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tegasnya. Kamis(9/7).
Menjawab pandangan fraksi terkait sisa dana hibah pendanaan rehab dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2019 kurang lebih sebesar Rp 66 Milyar. Dia mengatakan, banyaknya masyarakat korban bencana belum mendapatkan bantuan atas kerusakan perumahan, khususnya warga miskin yang terdampak bencana. (cr1)
Baca Juga : https://kabarsaurusonline.com/2020/07/06/pertanggungjawaban-apbd-2019-ini-penjelasan-bupati/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
